16 December 2025
PENDAFTARAN LEMBAGA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
Pengadilan Negeri Bobong membuka pendaftaran Lembaga Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai penyedia layanan bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pasal 1 angka 6, Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk di setiap pengadilan tingkat pertama.
Pasal 22... Selengkapnya
22 April 2025
Pimpinan & Keluarga Besar Pengadilan Negeri Bobong Mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Pulau Ke-12 “Sinergi Membangun Taliabu”
... Selengkapnya
21 April 2025
30 March 2025
02 December 2020
Pedoman Perilaku dan Kode Etik Panitera dan Jurusita
Yang dimaksud dengan kode etik Panitera dan Jurusita ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Panitera dan Jurusita dalam melaksanakan tugas peradilan;
Yang dimaksud dengan Panitera ialah Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama dari empat 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer serta Panitera yang diperbantukan pada Mahkamah Agung dan atau lembaga lain;
Yang dimaksud d... Selengkapnya